MAKALAH
PENGANGGARAN SEKTOR
PUBLIK
Diajukan
sebagai Tugas Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik
Program
Pendidikan Strata 1
Di
susun oleh ( Kelompok 4 ) :
1. Noratika ( 5130111171)
2. Novriyani ( 5130111172)
3. Sulazmi
( 5130111159)
4. Risqi
Sari Mardika ( 5130111199)
5. Gita
Noviasri ( 5130111203)
6. Ajeng
Rostiyana ( 5130111221 )
7. Ela
Nurlaela ( 5130111223
)
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN TEKNOLOGI INFORMASI
2016/2017
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang Masalah
Sistem anggaran sektor
publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang
digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut tercermin
pada komposisi dan besarnya anggaran secara langsung merefleksikan arah dan
tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Sejak pertengahan tahun 1980-an
telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup signifikan dari
sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarki
menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi
pasar.
Sebagai sebuah sistem,
perencanaan anggaran sektor publik juga telah mengalami banyak perkembangan.
Sistem perencanaan anggaran publik berkembang dan berubah sesuai dengan
dinamika perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Anggaran sektor
publik di buat untuk menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti air
bersih, kualitas kesehatan, pendidikan , dan sebagainya agar terjamin secara
layak. Anggaran juga merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan
pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas
hidup masyarakat. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah
bertanggung jawab terhadap rakyat. dalam hal ini anggaran publik merupakan
instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang
ada. Oleh sebab itu, makalah ini akan membahas tentang Penganggaran Sektor
Publik yang ada di Indonesia. Apa saja fungsi anggaran sektor publik, tujuan,
karakteristik, serta bagaimana penyusunannya.
B.
Rumusan
Masalah
Rumusan masalah
penelitian ini adalah :
1. Menjelaskan
apakah yang dimaksud dengan penganggaran sektor publik ?
2. Menjelaskan
apakah konsep penganggaran sektor publik ?
3. Menjelaskan
apa sajakah fungsi, jenis, karakteristik, tujuan serta siklus penganggaran
sektor publik ?
C.
Tujuan
Tujuan penelitian ini
adalah :
1. Mengetahui
tentang apa yang dimaksud dengan penganggaran sektor publik ?
2. Mengetahui
konsep yang terdapat dalam penganggaran sektor publik ?
3. Mengetahui
tentang fungsi, tujuan, jenis, karakteristik, tujuan serta siklus penganggaran
sektor publik ?
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Konsep
dan Pengertian Penganggaran Sektor Publik
Anggaran
merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu
organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Dalam
organisasi sektor publik anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas
pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh uang
publik. Anggaran Sektor Publik juga merupakan perencanaan finansial tentang
perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa
mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan
penetapan anggaran.
Penganggaran
dalam organisasi sektor publik merupakan aktivitas yang penting karena
berkaitan dengan proses penentuan alokasi dana untuk setiap program maupun
aktivitas.
Tiga
aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi :
1. Aspek
Perencanaan
2. Aspek
Pengendalian
3. Aspek
Akuntabilitas Publik
Secara
rinci, anggaran sektor publik berisi tentang besarnya belanja yang harus
dikeluarkan untuk membiayai program dan aktivitas yang direncanakan serta cara
untuk medapatkan dana untuk membiayai program dan aktivitas tersebut.
B.
Pentingnya
Anggaran Sektor Publik
Anggaran sektor publik
dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik,
air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara
layak .
Merefleksikan
perubahan prioritas kebutuhan dan kegiatan masyarakat
Menentukan penerimaan
dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah, pemerintah provinsi atau
pemerintah daerah. Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu
:
1. Anggaran
merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan ekonomi nasional, menjamin
kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran
diperlukan karena adanya kebutuhan dan kegiatan masyarakat yang tidak terbatas
dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran
diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya.
3. Anggaran
diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap
rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan
akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.
C.
Fungsi
Anggaran Sektor Publik
Anggaran dalam
akuntansi berada di dalam lingkup akuntansi manajemen. Mardiasmo ( 2009 )
mengidentifikasi beberapa fungsi anggaran dalam manajemen sektor publik sebagai
berikut :
1.
Anggaran
sebagai Alat Perencanaan
Anggaran merupakan alat
perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi sehingga organisasi akan
mengetahui apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan akan dibuat.
Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan
dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang
diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan
digunkan untuk :
a) Merumuskan
tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang diterapkan
b) Merencanakan
berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta alternatif
pembiayaannya
c) Mengalokasikan
dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun
d) Menentukan
indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi
2.
Anggaran
sebagai Alat Pengendalian
Anggaran sebagai
instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang
terlalu besar, terlalu rendah, salah sasaran, atau adanya penggunaan yang tidak
semestinya. Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik
digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk
memenuhi kebutuhannya. Pengendalian anggaran sektor publik dapat dilakukan
dengan empat cara, yaitu :
a) Membandingkan
kinerja akrual dengan kinerja yang dianggarkan
b) Menghitung
selisih anggaran
c) Menemukan
penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan atas suatu
varians
d) Merevisi
standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya
3.
Anggaran
sebagai Alat Kebijakan Fiskal
Anggaran sebagai
kebijakan fiskal pemerintah, digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong
pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran sektor publik dapat diketahui arah
kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi
ekonomi.
4.
Anggaran
sebagai Alat Politik
Anggaran digunakan
untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas
tertentu. Anggaran tidak sekedar masalah teknik, melainkan diperlukan
keterampilan berpolitik, membangun koalisi, keahlian bernegosiasi, dan
pemahaman tentang manajemen keuangan sektor publik yang memadai oleh para
manajer publik.
5. Anggaran
sebagai alat Koordinasi dan Komunikasi
Melalui
dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau
departemen yang merupakan sub-organisasi dapat mengetahui apa yang harus
dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya. Oleh
karena, anggaran dapat digunakan sebagai alat koordinasi dan komunikasi antara
dan seluruh bagian dalam pemerintahan.
6. Anggaran
sebagai Alat Penilaian Kinerja
Kinerja
eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer public dinilai berdasarkan
berapa hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.
Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilain kerja.
7. Anggaran sebagai Alat Motivasi
Anggaran
dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar dapat
bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan
organisasi yang ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya
bersifat challenging but attainable atau
demanding but achieveable. Maksudnya
adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat
dipenuhi, namun jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk
dicapai.
8. Anggaran
sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik
Masyarakat
dan elemen masyarakat lainnya non pemerintah, seperti LSM, Perguruan Tinggi,
Organisasi Keagamaan, dan Organisasi Masyarakat lainnya harus terlibat dalam
proses penganggaran publik. Keterlibatan mereka dapat bersifat langsung dan
tidak langsung. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penganggaran
dalam proses penganggaran dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan
perencanaan pembangun maupun rencana kerja pemerintah (daerah), sedangkan
keterlibatan secara tidak langsung dapat melalui perwakilan mereka di lembaga
legislative (DPR/DPRD).
D. TUJUAN DAN
KARAKTERISTIK SEKTOR PUBLIK
Anggaran
bagi sektor public adalah alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan
pelayanan kepada masyarakat/rakyat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan
public dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan penggaran merupakan proses
yang terintegrasi, karena output dari perencanaan adalah penganggaran.
Berdasarka definisi di atas dan tujuan dari anggaran sektor public, maka
anggaran sektor public memiliki karakteristik sebagai berikut :
1.
Anggaran
dinyatakan dalam satuan keuangan
2.
Anggaran umumnya
mencakup jangkauan tertentu, satu atau beberapa tahun, jangka pendek, dan
menengah atau panjang.
3.
Anggaran berisi
komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4.
Usulan anggaran
ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun
anggaran
5.
Sekali disusun,
anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.
Anggaran sektor public mencakup semua aspek kehidupan
masyarakat namun ada beberapa aspek yang tidak tersentuh oleh anggaran sektor
public baik nasional maupun lokal. Oleh karena itu, dengan adanya anggaran
sektor publik ini dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat misalnya
air bersih, listrik, kesehatan, dan pendidikan. Keputusan pemerintah
berpengaruh melalui anggaran sangat berpengaruh dalam kesejahteraan masyarakat.
Maka, anggaran sektor public menjadi penting karena :
1.
Sebagai alat
bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan, menjalin kesinambungan dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2.
Adanya kebutuhan
dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan
sumber daya yang ada terbatas.
3.
Untuk
menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat, dalam hal
ini anggaran berperan sebagai instrument akuntabilitas publik.
E. PRINSIP-PRINSIP
DALAM PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Mengingat
begitu pentingnya peranan dan fungsi anggaran, di perlukan prinsip-rinsip yang
menjadi pedoman bagi organisasi public atau pemerintah dalam penyusunannya.
Beberapa prinsip tersebut adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2009 : 67 – 68 ) :
1.
Otorisasi oleh
legislative.
Anggaran
public harus mendapatkan otorisasi dari legislative sebelum eksekutif dapat
menggunakan anggaran tersebut.
2.
Komprehensif /
menyeluruh
Anggaran
harus menunjukan semua menerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu,
adanya dana nonbudgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat
komprehensif.
3.
Keutuhan
anggaran
Semua
penerimaan dan mengeluaran pemerintah tercakup dalam dana umum
4.
Nondiscretionary
uppropriation
Jumlah
yang di setujui oleh dewan legislative harus termanfaatkan secara ekonomis,
efisiensi, dan efektif.
5.
Periodik
Anggaran
merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan atau multitahunan
6.
Akurat
Estimasi
anggaran hendaknya tidak memasukan cadangan yang tersembunyi yang dapat
menyebabkan terjadinya pemborosan dan ketidak efisienan anggaran, serta dapat mengakibatkan
munculnya underestimate pendapatan dan oferestimate pengeluaran.
7.
Jelas
Anggaran
hendaknya sederhana, dapat di pahami oleh masyarakat, dan tidak membingungkan.
8.
Transparan
Anggaran
harus di informasikan kepada masyarakat luas.
F. PENDEKATAN
PENGANGGARAN PADA SEKTOR PUBLIK
Anggaran
sebagai alat perencanaan kegiatan public yang di nyatakan dalam satuan moneter
sekaligus dapat di gunakan sebagai alat pengendalian. Sistem perencanaan
anggaran public berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan managemen
sektor public dan tuntutan yang muncul dalam masyarakat. Pada dasarnya terdapat
beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor
public. Yaitu :
1. Pendekatan
tradisional
Anggaran
tradisional merupakan pendekatan yang banyak di gunakan di Negara berkembang
adapun cirri-cirinya sbgai berikut ;
1)
Cara penyusan
anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism
2)
Struktur dan
susunan anggaran yang bersifat line-item
3)
Cenderung
sentralisis
4)
Bersifat
spesifikasi
5)
Tahunan
6)
Menggunakan prinsip-prinsip
anggota bruto
Pendekatan tradisional terdiri atas 3 proses, sebagai
berikut (nordiawan,2006).
1)
Pihak lembaga
yang memerlukan anggaran mengajukan permintaan anggaran kepada kepala eksekutif
dan anggaran tersebut di perinci berdasarkan jenis pengeluaran yang hendak di
buat.
2)
Kepala eksekutif
mengumpulkan permintaan anggaran dari berbagai lembaga, lalu anggaran ini di
modifikasi oleh kepala eksekutif (di konsolidasikan). Dari hasil modifikasi,
kepala eksekutif kemudian mengajukan permintaan secara keseluruhan untuk
organisasi tersebut kepada lembaga legislative dengan menggunakan perincian
yang sama dengan anggaran yang di ajukan sebelumnya oleh lembaga-lembaga di
bawahnya (dengan menggunakan pendekatan tradisional).
3)
Setelah merevisi
jumlah permintaan anggaran pihak legislative kemudian menuliskan jumlah
anggaran yang di seeetujui dengan menggunakn pendekatan tradisional.
Masalah utama lain dalam anggaran tradisional adalah
tidak di perhatikannya konsep value for money. Akibatnya, setiap akhir tahun
anggaran sering kali terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian
di paksakan kepada aktifitas-aktifitas yang kurang penting.
2. Pendekatan
New Publik Managemen
New
public management berfokus pada management sektor public yang berorientasi pada
kinerja bukan pada kebijakan. Oleh karena itu, bagian dari reformasi dari new
public management adalah dengan kemunculannya management berbasis kinerja.
Fokus management berbasis kinerja adalah pengukuran kinerja organisasi sektor
public yang berorientasi pada pengukuran outcome (hasil), bukan lagi sekedar
pengukuran input atau output saja (mahmudi, 2007). Adapun karakteristik umumnya
sebagai berukit:
1.
Komprehensip/komparatif
2.
Terintegrasi dan
lintas departemen
3.
Proses
pengambilan keputusan yang rasional
4.
Bersifat jangka
panjang
5.
Spesifikasi
tujuan dan pemerigkatan prioritas
6.
Analisis total
cost dan benevit ( termasuk opportunity cost).
7.
Berorientasi
pada input, output, dan outcome, bukan sekedar input
8.
Adanya
pengawasan kinerja
Paradigma new public management telah melahirkan
beberapa teknik penganggaran dalam sektor public yaitu sebagai berikut:
1.
Anggaran kinerja
Anggaran
dengan pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang
terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh
tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam
pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.
Anggaran kinerja memiliki beberapa
krakteristik sebagai berikut.
a.
Mengklasifikasikan
akun-akun dalam anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas serta unit organisasi
dan rincian belanja.
b.
Menyelidiki dan
mengukur aktivitas yang diperkirakan harus di lakukan pada periode tertentu
aktivitas guna mendapatkan efisiensi maksimum dan standar biaya
c.
Mendasarkan
anggaran untuk periode yang akan datang pada biaya perunit standar dikalikan
dengan jumlah unit aktivitas yang diperkirakan harus dilakukan pada periode
tersebut
Penggunaan anggaran dengan pendekatan kinerja memiliki
beberapa keunggulan, antara lain adanya pendelegasian wewenang dalam
pengambilan keputusan merangsang partisipasi dan memotivasi unit kerja,
pengalokasian dana secara optimal dengan didasarkan efisiensi unit kerja, dan
menghindari pemborosan.
Namun, anggaran kinerja juga memiliki beberapa
kelemahan yaitu:
1. Hanya sedikit dari pemerintah pusat dan daerah yang
memiliki staf anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk
mengidentifikasi unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya
2. Banyak jasa dana aktivitas pemerintah tidak dapat
langsung terukur dalam satuan unit output atau biaya perunit yang dapat
dimengerti dengan mudah.
3. Akun-akun dalam pemerintahan telah secara khusus
dibuat dengan dasar anggaran yang
dikeluarkan (cash basis). Hal ini membuat pengumpulan data untuk
keperluan pengukuran kinerja sangat sulit, bahkan kadang kala tidak
memungkinkan.
4. Aktivitas langsung diukur biayanya secara detail dan
dilakukannya pengukuran lainnya tanpa adanya pertimbangan yang memadai apakah
aktivitas tersebut perlu atau tidak
2.
Program
bugedting
Pendekatan
ini menekankan pada efektivitas penyusunan anggaran. Anggaran disusun
berdasarkan pekerjaan atau tugas yang akan di jalankan. Metedo penganggaran ini
menekankan bahwa keputusan penganggaran harus didasarkan pada tujuan-tujuan
atau dari output-output dari aktivitas pemerintahan dari pada input untuk
menghasilkan barang dan jasa pemerintah. Teknologi penganggaran ini tergantung
pada metodologi-metodologi dari program peramalan dan analisis sistem.
3.
Zero Based
Budgeting (ZBB)
Penyusunan
anggaran dengan menggunakan pendekatan zero based budgeting (ZBB) dapat
mengatasi kelemahan pendekatan incrementalism dan line-item karena anggaran
diasumsikan mulai dari nol (zero-based). Line item budget membagi pengeluaran
(belanja) kedalam item-item yang rinci dari belanja pemerintah dan tampak lebih
mengutamakan pengendalian biaya dan meningkatkan efisiensi sehingga
menghasilkan disiplin fiskal. Line item budget tidak menyediakan informasi
tentang tujuan program atau pencapaiannya, sehingga tidak memadai untuk
menghubungkan pengeluaran (pemerintah) dengan kinerja public atau untuk
pembuatan pilihan antara lokasi sumber daya alternstif. Dalam penyusunan zero
based budgeting tahun ini, tidak berdasarkan pada tahun lalu, tetapi
berdasarkan kebutuhan saat ini. Keunggulan penggunaan ZBB ini adalah dapat
menghasilkan alokasi sumber daya secara efesien, fokus pada value for money,
dan memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya enefisiensi dan
ketidakefektifan biaya. Namun, seperti pendekatan yang lainnya, ZBB juga
memiliki beberapa kelemahan, yaitu proses penyusunan anggaran memakan waktu
yang lama, terlalu teoritis dan tidak praktis, membutuhkan biaya yang besar dan
menekankan manfaat jangka pendek. Dalam mengimplementasikan ZBB kadang
menimbulkan masalah keprilakuan di dalam organisasi.
4.
Planning,
programming, and the budgeting system (PPBS)
Planing,
programming, and the budgeting system merupakan suatu anggaran dimana pengeluaran
secara primer dikelompokkan dalam aktivitas-aktivitas yang didasarkan pada
program kerja dan secara skunder didasarkan pada jenis atau karakter objek dan
kinerja. Konsep PPBS merupakan konsep yang memandang bahwa penyusunan anggaran
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan dan
perumusan program kegiatan suatu organisasi PPBS merupakan upaya sistematis
yang memperhatikan integrasi dari perencanaan, pembuatan program, dan
penganggaran. Pada PPBS, sasaran, manfaat, dan tujuan harus diterjemahkan
secara eksplisit sehingga program strategis yang berorientasi pada hasil dapat
diidentifikasi, sehingga akan menghasilkan informasi yang membantu dalam
pengalokasian sumber daya secara efektif. Untuk pengimplementasian PPBS, suatu
organisasi harus mengembangkan kemampuan analisisnya untuk memahami secara
mendalam tujuan organisasi, termasuk kemampuan mengembangkan program beserta
indikator hasil untuk mencapai tujuan. Kelebihan dari PPBS adalah memudahkan
dalam pendelegasian tanggung jawab dari atasan kepada bawahan, dalam jangka
panjang dapat mengurangi beban kerja, dapat memperbaiki kualitas pelayan
melalui pendekatan standart biaya dalam perncanaan program, dan menghilangkan
program yang over lapping. Sedangkan kelemahan PPBS adalah dalam
pengimplementasiannya membutuhkan biaya yang besar, karena sistem anggaran ini
membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data yang lengkap,
adanya sistem pengukuran dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi, sehingga
ini mengakibatkan sulitnya sistem untuk diimplementasikan. Penetapan tujuan dan
sasaran yang tidak jelas baik dalam organisasi atau unit organisasi menambah
kompleksitas masalah. Indicator kinerja sering kali salah merepresentasikan
capaian kinerja yang seharusnya. Atau, indicator kinerja terlalu
menyederhanakan ukuran-ukuran kinerja pelayanan sektor public yang umumnya
bersifat multidimensi. Tidak adanya kepastian konsekuensi yang jelas atas
penerapan anggaran berbasis kinerja baik penghargaan bagi pihak yang telah
menunjukkan peningkatan kinerja atau sebaliknya dapat menciderai keseriusan
usaha reformasi anggaran ini. Anggaran berbasis kinerja (ABK) memerlukan ukuran
yang pasti dalam mengukur efesiensi anggaran yaitu analisis standart belanja
(ASB) dan standart pelayanan minimal (SPM). Realitas yang ada bahwa pemerintah
provinsi/ kkabupaten/kota di Indonesia, setelah memasuki ke tahun 9 penerapan
ABK, masih belum atau baru menyusun dan menerapkan ASB dan SPM, sehingga
pengukuran efesiensi anggaran belum dapat dilakukan.
G. PENGANGGARAN
DAN STANDAR PELAYAN MINIMAL (SPM)
Tujuan
penyusunan anggaran adalah untuk mendukung terselenggaranya penyediaan
pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan masyarakat. Menurut
permendagri nomor 6 tahun 2007 pasal 4 pelayanan dasar adalah bagian dari
pelaksanaan urusan wajib pemerintah dan memiliki karakteristik sebagai
pelayanan yang sangat mendasar, berhak di peroleh oleh setiap warga secara
minimal, dijamin ketersediaannya oleh konstitusi dan konvensi internasional,
didukung data dan informasi terbaru yang lengkap, serta tidak menghasilkan
keuntungan materi. SPM memiliki batas waktu pencapaian baik secara nasional
maupun daerah jadi, SPM merupakan bentuk dokumen teknis dari penyediaan
pelayanan dasar, sedangkan pelayanan dasar merupakan bagian dari urusan wajib
pemerintah. Pada konteks pemerintah daerah, rencana pencapaian SPM dituangkan
dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis satuan
kerja perangkat daerah (renstra-SKPD).
Target
pencapaian SPM harus dapat diukur dengan cara menetapkan gambaran dan kondisi
awal suatu daerah berdasarkan kemampuan dan potensi daerah serta profil
pelayanan dasar dan memberikan target pencapaian dalam batas waktu yang
ditentukan. Target ayng telah di capai akan menjadi dasar dalam mencapai target
dimasa mendatang target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam rencana
kerja pemerintah daerah (SKPD), rencana kerja satuan kerja perangkat daerah
(renja SKPD), kebijakan umum anggaran (KUA), rencana kerja dan anggaran satuan
kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya RKA-SKPD yang sudah
memuat berbagai program dan kegiatan terkait SPM menjadi bahan penyusunan
raperda APBD hingga penetapan perda APBD.
Dalam
mengukur kemampuan keuangan, pemerintah harus mengetahui anggaran sebelum
diimplementasikannya SPM. Anggaran memiliki peran penuh dalam implementasi SPM.
Oleh karena itu, perlu untuk menghitung besarnya belanja perkapita untuk
menyediakan pelayanan publik tertentu sehingga dapat memberikan gambaran
kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk membiayai SPM. Analisis kebutuhan
anggaran ini kemudian di selaraskan dengan target SPM yang telah di tetapkan.
Setiap program yang memuat kegiatan dapat dihitung kebutuhan anggarannya dengan
menggunakan analisis standar belanja (ASB)
Adapun
tahapan mekanisme penganggaran kegiatan-kegiatan untuk mencapainya SPM adalah
sebagai berikut :
1.
Menyelaraskan
antara capaian SPM yang terdapat di RPJMD dengan program-program urusan wajib
pemerintah ke dalam kebijakan umum anggaran ( KUA) serta prioritas dan plafon
anggaran sementara (PPAS).
2.
Menyusun rincian
kegiatan untuk masing-masing program dalam rangka pencapaian SPM dengan mengacu
pada indicator kinerja, dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapka
oleh pemerintah.
3.
Menentukan
urusan prioritas kegiatan-kegiatan untuk mencapai SPM. Salah satu metode untuk
menentukan prioritas kegiatan adalah dengan metode analytic hierarchy process
(AHP).
4.
Menentukan
besarnya plafon anggaran untuk masing-masing kegiatan dengan menggunakan ASB.
Sebagaimana dijelaskan diatas, penganggaran memiliki
peranan yang penting dalam kesuksesan penerapan SPM. Tanpa anggaran yang memadai
dan mencukupi, pemerintah tidak dapat melaksanakan SPM sesuai dengan yang telah
ditetapkan. Oleh karena itu, harus memperhatikan prinsip-prinsip perhitungan
anggaran pada SPM, meskipun menggunakan pendekatan pembiayaan berbasis kegiatan
sebagai berikut :
1.
Pembiayaan
mengacu kepada program atau langkah kegiatan.
2.
Investasi fisik
hanya untuk sarana/prasarana yang terkait langsung dengan penerapan SPM.
3.
Tidak menghitung
kebutuhan belanja secara keseluruhan dan menghitung seluruh langkah kegiatan
tanpa memandang sumber biaya.
4.
Perhitungan
kebutuhan biaya dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya.
5.
Tidak menghitung
kebutuhan belanja perunit kerja.
DAFTAR PUSTAKA
Halim, Abdul. 2013. Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran
Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Jakarta:
Salemba Empat.
JAZAKUMULLAHU KHAIR sangat bermanfaat sekali bagi saya
BalasHapussyukran khatsiran
BalasHapusizin copy
BalasHapus